Pembebasan hak dan Pelepasan hak

Apa yang dimaksud dengan pembebasan hak dan pelepasan hak ? dan siapa yang berwenang untuk membuat akta pelepasan hak tersebut, dan jelaskan dasar hukumnya ?

Pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang semula diantara pemegang hak/menguasai tanah dengan cara memberikan ganti rugi. Kedua perbuatan hukum di atas mempunyai pengertian yang sama, perbedaannya pembebasan hak atas tanah adalah dilihat dari yang membutuhkan tanah, biasanya dilakukan untuk areal tanah yang luas, sedangkan pelepasan hak atas tanah dilihat dari yang memiliki tanah, dimana ia melepaskan haknya kepada Negara untuk kepentingan pihak lain.

Pelepasan hak atas tanah dan pencabutan hak atas tanah merupakan 2 (dua) cara untuk memperoleh tanah hak, dimana yang membutuhkan tanah tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.

Pelepasan hak atas tanah dilaksanakan apabila subyek yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang diperlukan sehingga tidak dapat diperoleh dengan jual beli dan pemegang hak atas tanah bersedia untuk melepaskan hak atas tanahnya.

Pelepasan hak milik atas tanah dapat dilakukan dengan akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya, secara notariil atau bawah tangan, yaitu dengan:

1. akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak atas tanah, atau 

2)  surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak atas tanah  yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau 

3) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak atas tanah yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat.

Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Pasal 131 ayat 3 PMNA/Ka BPN No. 3 tahun 1997 , dimana disebutkan bahwa Pelepasan Hak atas tanah dilakukan  dengan :

1. Dengan Akta Notaris ;

2. Dibuat dihadapan Camat dimana tanah tersebut berada ;

3. Dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat.

(UN).